Tantangan Implementasi Wawasan
Nusantara
A.
Pengertian
Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tantangan merupakan hal atau objek yang
menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Menurut saya
pribadi, tantangan merupakan sesuatu yang membuat kita mendapatkan kesulitan
yang terkadang dapat menghambat sesuatu yang ingin kita capai. Wawasan
Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan
lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan
demikian tantangan implementasi wawasan nusantara merupakan faktor-faktor yang
dapat menghambat dalam penerapan diberbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara untuk menggugah tekad dengan meningkatkan kemampuan mengatasi
masalah tersebut agar terciptanya persatuan dan kesatuan Negara.
B.
Tantangan Implementasi Wawasan
Nusantara
1.
Pemberdayaan Masyarakat
John
Naisbit dalam bukunya Global Paradox menyatakan negara harus dapat
memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
Pemberdayaan
masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi
masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh
negara-negara maju dengan Buttom Up Planning, sedang untuk negara berkembang
dengan Top Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya
manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN.
Kondisi
nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini
merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama
untuk daerah-daerah tertinggal.
2.
Dunia Tanpa Batas
a.
Perkembangan IPTEK
Mempengaruhi
pola, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas
sumber daya Manusia merupakan tantangan serius dalam menghadapi tantangan
global.
b.
Kenichi Omahe dalam bukunya Borderless Word
dan The End of Nation State
Menyatakan
yaitu “Dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam
arti geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu
negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi,
investasi, industri dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi
kekuatan global suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan
lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat”
Perkembangan
Iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas
dapat merupakan tantangan Wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tersebut
akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap dan
pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3.
Era Baru Kapitalisme
a.
Sloan dan Zureker
Dalam
bukunya Dictionary of Economics menyatakan Kapitalisme adalah suatu sistim
ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan
kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk
berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri
berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri.
Di
era baru kapitalisme,sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan
melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan
masyarakat sehingga diperlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan.
b.
Lester Thurow
Dalam
bukunya The Future of Capitalism menyatakan : untuk dapat bertahan dalam era
baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance)
antara paham individu dan paham sosialis.
Di
era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan
eksistensinya dibidang ekonomi menekan negara-negara berkembang dengan
menggunakan isu-isu global yaitu Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Lingkungan
hidup.
4.
Kesadaran Warga Negara
a.
Pandangan Indonesia tentang Hak dan
Kewajiban
Manusia
Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban
dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.
b.
Kesadaran bela negara
Dalam
mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk
memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN,
menguasai Iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan dan memelihara
persatuan.
Dalam
perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam
dibandingkan pada perjuangan fisik.
C.
Keberhasilan Implementasi Wawasan
Nusantara
Diperlukan kesadaran Warga Negara Indonesia untuk yaitu :
1. Mengerti, memahami, menghayati
tentang hak dan kewajiban warganegara serta hubungan warganegara dengan negara,
sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia.
2. Mengerti, memahami, menghayati
tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan
memerlukan konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang
memiliki cara pandang.
Agar
kedua hal dapat terwujud diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur,
terjadwal dan terarah.
D.
Contoh Tantangan Implementasi
Wawasan Nusantara
Contoh dalam tantangan implementasi
wawasan nusantara yaitu :
1.
Pemerataan pembangunan nasional di
setiap wilayah khususnya di pedesaan agar tidak terjadi wilayah yang
terbelakang dengan cara pemberdayaan masyarakat setempat, maksudnya masyarakat
harus berperan aktif atau berpartisipasi agar mencapai tujuan nasional dengan
menggunakan Top Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya
manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN.
2. Mengembangkan
IPTEK untuk masyarakat agar pola dan cara berpikir mereka dapat seperti dengan
negara-negara yang telah maju, tetapi tidak menghilangkan jati diri bangsanya
yaitu Pancasila.
3. Masyarakat harus mempunyai kesadaran dalam hak dan
kewajibannya sebagai warga negara dengan cara menjalankan hak dan kewajiban
secara seimbang dan baik.
4. Masyarakat
harus mengisi kemerdekaan dengan cara memerangi keterbelakangan, kemiskinan,
kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai Iptek, meningkatkan kualitas
SDM, transparan dan memelihara persatuan.
5. Masyarakat
harus menghargai pendapat orang lain, dan harus lebih mementingkan kepentingan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara daripada kepentingan diri sendiri atau
pribadi.
Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Segala Aspek Kehidupan Nasional
A.
Pengertian
Implementasi
atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap,
dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara
daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara
menjadi cara untuk berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi
berbagai masalah dalam kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara.
Imlementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara
dalam kehidupan nasional yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
serta pertahanan dan kemanan di negara yang bersangkutan.
B.
Orientasi Implementasi Wawasan
Nusantara Pada Kepentingan Rakyat
1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran
Falsafah Pancasila
Falsafah
Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan
aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia
sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai
sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya
mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan
dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian
dunia.
2.
Wawasan Nusantara dalam Pembangunan
Nasional
a.
Perwujudan Kepulauan Nusantara
sebagai Satu Kesatuan Politik
b.
Perwujudan Kepulauan Nusantara
sebagai Satu Kesatuan Ekonomi
c.
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya
d.
Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan
keamanan
C.
Implementasi Wawasan Nusantara Dalam
Segala Aspek Nasional
1.
Kehidupan politik
Implementasi
dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang
sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya.
Ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan
nusantara, yaitu :
a.
Pelaksanaan kehidupan politik yang
diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang
tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti
dalam pemilihan presiden, anggota DPR,
dan kepala daerah harus
menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan
persatuan dan kesatuan bangsa.
b. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat
dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh
bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara,
tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat
diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam
bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku secara nasional.
c.
Mengembangkan sikap hak asasi
manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai
suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
d. Memperkuat komitmen politik terhadap
partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat
kebangsaan, persatuan dan kesatuan.
e. Meningkatkan peran Indonesia dalam
kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya
penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.
2.
Kehidupan Ekonomi
Implementasi
dalam kehidupan Ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar
menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
merata dan adil.
Beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan ekonomi, yaitu :
a. Wilayah nusantara mempunyai potensi
ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang
besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam
jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus
berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
b. Pembangunan ekonomi harus
memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan
adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
c. Pembangunan ekonomi harus melibatkan
partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam
pengembangan usaha kecil.
3.
Kehidupan Sosial
Implementasi
dalam kehidupan Sosial Budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah
yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai
kenyataan yang hidup disekitarnya dan merupakan karunia sang pencipta.
Beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu :
a.
Mengembangkan kehidupan bangsa yang
serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status
sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua
daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
b.
Pengembangan budaya Indonesia, untuk
melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang
memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya
dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.
4.
Kehidupan Pertahanan dan Keamanan
Implementasi
dalam kehidupan Pertahanan Keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah
air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI.
Beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan,
yaitu :
a.
Kegiatan pembangunan pertahanan dan
keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan
aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara,
seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin,
melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar
kemiliteran.
b.
Membangun rasa persatuan, sehingga
ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa
persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga
negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
c.
Membangun TNI yang profesional
serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan
wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.
D. Sosialisasi Wawasan Nusantara
1. Menurut sifat/cara penyampaian
a.
Langsung
=> ceramah, diskusi,
dan tatap muka
b. Tidak Langsung
=> media massa
2. Menurut metode penyampaian
a.
Ketauladanan
b. Edukasi
c.
Komunikasi
d. Integrasi
E.
Penerapan Wawasan Nusantara
a. Salah satu manfaat paling nyata dari
penerapan wawasan nusantara. Khususnya di bidang wilayah. Adalah diterimanya
konsepsi nusantara di forum internasional. Sehingga terjaminlah integritas
wilayah territorial Indonesia. Laut nusantara yang semula dianggap “laut bebas”
menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia.
b. Pertambahan luas wilayah sebagai
ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang mencakup besar untuk
kesejahteraan bangsa Indonesia.
c. Pertambahan luas wilayah tersebut
dapat diterima oleh dunia internasional terutama negara tetangga yang
dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai.
d.
Penerapan wawasan nusantara dalam
pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan
sarana dan prasarana ekonomi, komunikasi dan transportasi.
e.
Penerapan di bidang sosial dan
budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka
Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib sepenanggungan dengan
asas pancasila.
f. Penerapan wawasan nusantara di
bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh
rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi
berbagai ancaman bangsa dan Negara.
F. Contoh Implementasi Wawasan
Nusantara
1. Dalam
Kehidupan Ekonomi
Menyeimbangkan Keuangan Pusat dan Daerah dengan
keluarnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pusat dan Daerah. Pembagian keuangan yang semula hampir 80% anggaran daerah
harus menunggu didatangkan dari pusat, padahal 90% hasil-hasil daerah
diserahkan pada pemerintahan pusat, kini pada UU tersebut diubah menjadi :
a.
Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan, 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.
b. Hasil Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 20% untuk pusat, 80% untuk daerah.
c. Hasil
kehutanan, pertambangan umum dan perikanan, 20% untuk pusat dan 80% untuk
daerah.
d. Hasil minyak
bumi, 85% untuk pusat, 15% untuk daerah dan gas alam, 70% untuk pusat dan 30%
untuk daerah. Bahkan, porsi daerah ditambah lagi dengan adanya “Dana Alokasi
Umum” yang dialokasikan untuk daerah-daerah dengan perimbangan tertentu, yang
jumlah totalnya adalah 25% dari penerimaan dalam negeri APBN, sebagai
perimbangan.
2. Dalam
Kehidupan Politik
Dalam pemilihan presiden, anggota DPR, DPD dan kepala
daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, serta pelaksanaan
pemilu harus berasaskan “Luber dan Andil” sehingga tidak menghancurkan
persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Dalam
Kehidupan Sosial
Pemerataan pendidikan di semua daerah dan program
wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal dan dengan
pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.
4. Dalam Bidang
Pertahanan dan Keamanan
Membangun
TNI yang profesional, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi
kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar
Indonesia, dan masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan pertahanan dan
kemanan Negara dengan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antar bangsa
sehingga terwujudnya rasa solidaritas yang tinggi setiap masyarakat.
G. Prospek
Implementasi Wawasan Nusantara
Berdasarkan
beberapa teori mengemukakan pandangan global sebagai berikut :
1. Global
Paradox
Menyatakan
negara harus mampu memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
2. Borderless
World dan The End of Nation State
Menyatakan
batas wilayah geografi relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global
akan menembus batas tsb. Pemerintah daerah perlu diberi peranan lebih berarti.
3. The Future
of Capitalism
Menyatakan
strategi baru kapitalisme adalah mengupayakan keseimbangan antara kepentingan
individu dengan masyarakat serta antara negara maju dengan negara berkembang.
4. Building Win
Win World (HENDERSON)
Menyatakan
perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi, menjadikan masyarakat dunia yang
lebih bekerjasama, memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan serta
pemerintahan yang demokratis.
5. The Second
Curve (IAN MORISON)
Menyatakan
dalam era baru timbul adanya peranan yang lebih besar dari pasar, peranan
konsumen dan teknologi baru yang mengantar terwujudnya masyarakat baru.
Dari
rumusan-rumusan diatas ternyata tidak ada satupun yang menyatakan tentang perlu
adanya persatuan, sehingga akan berdampak konflik antar bangsa karena
kepentingan nasionalnya tidak terpenuhi. Dengan demikian Wawasan Nusantara
sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap valid baik saat sekarang
maupun mendatang, sehingga prospek wawasan nusantara dalam era mendatang masih
tetap relevan dengan norma-norma global.
Dalam
implementasinya perlu lebih diberdayakan peranan daerah dan rakyat kecil, dan
terwujud apabila dipenuhi adanya faktor-faktor dominan : keteladanan
kepemimpinan nasional, pendidikan berkualitas dan bermoral kebangsaan, media
massa yang memberikan informasi dan kesan yang positif, keadilan penegakan
hukum dalam arti pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Referensi :
